Penulis: Dony Abdul Chalid
Pemerintah dan DPR perlu memberi perhatian karena indikasi adanya masalah agency di BUMN. Konflik kepentingan antara manajemen sebagai agent dan pemilik (masalah agency) merupakan masalah utama tata kelola perusahaan. Di negara maju seperti AS ini juga masih jadi perhatian serius, contohnya kasus Goldman Sach. Kejadian ini menunjukkan manajemen tetap mengedepankan apa yang menurut mereka jadi haknya tanpa memerhatikan kondisi perusahaan. Masalah agency antara manajemen dan pemerintah yaitu apakah tindakan manajemen dalam mengelola BUMN sejalan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Masalah ini relatif bisa diminimalkan, mengingat pemerintah menguasai mayoritas saham BUMN.
BUMN memiliki potensi ekonomi besar dan berusaha pada sektor-sektor sangat strategis sehingga memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentu masyarakat juga menyadari BUMN memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat dan membantu pemerintah menjalankan program pembangunan. Namun, ini jangan dijadikan bayangan ketidakefisienan tata kelola perusahaan yang baik sebagai syarat perlu terbentuknya BUMN yang efisien dan memiliki kualitas pelayanan yang baik.
Sebaiknya pemerintah tetap harus mengawasi kinerja BUMN, agar nanti tidak merugikan masyarakat. Contohnya pada kasus Goldman Sach, pembagian bonus besar-besaran di perusahaan penerima talangan pemerintah.
referensi:
Chalid, A. D. (12 Februari 2010). BUMN dan Fungsi Kontrol Rakyat. Opini. Jakarta: Kompas.
Pemerintah dan DPR perlu memberi perhatian karena indikasi adanya masalah agency di BUMN. Konflik kepentingan antara manajemen sebagai agent dan pemilik (masalah agency) merupakan masalah utama tata kelola perusahaan. Di negara maju seperti AS ini juga masih jadi perhatian serius, contohnya kasus Goldman Sach. Kejadian ini menunjukkan manajemen tetap mengedepankan apa yang menurut mereka jadi haknya tanpa memerhatikan kondisi perusahaan. Masalah agency antara manajemen dan pemerintah yaitu apakah tindakan manajemen dalam mengelola BUMN sejalan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Masalah ini relatif bisa diminimalkan, mengingat pemerintah menguasai mayoritas saham BUMN.
BUMN memiliki potensi ekonomi besar dan berusaha pada sektor-sektor sangat strategis sehingga memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentu masyarakat juga menyadari BUMN memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat dan membantu pemerintah menjalankan program pembangunan. Namun, ini jangan dijadikan bayangan ketidakefisienan tata kelola perusahaan yang baik sebagai syarat perlu terbentuknya BUMN yang efisien dan memiliki kualitas pelayanan yang baik.
Sebaiknya pemerintah tetap harus mengawasi kinerja BUMN, agar nanti tidak merugikan masyarakat. Contohnya pada kasus Goldman Sach, pembagian bonus besar-besaran di perusahaan penerima talangan pemerintah.
referensi:
Chalid, A. D. (12 Februari 2010). BUMN dan Fungsi Kontrol Rakyat. Opini. Jakarta: Kompas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar